UU Guru dan Dosen

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

a. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

UU Sistem Pendidikan Nasional

Pengantar

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989.

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Manajemen Berbasis Sekolah

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Oleh: Amir Hamzah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM yang akan menopang gerak pembangunan. Dalam era reformasi yang diikuti oleh pemberlakun otonomi daearah berdasarkanUndang-Undang nomor 2 tahun 1999 serta Undang-undang nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memiliki dampak logis pada kewenangan daerah yang semakin otonom, termasuk di dalamnya menyangkut bidang pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya dikelola oleh pusat (sentralisasi) dikembalikan kepada daerah. Dengan kebijakan ekonomi makronya, memberikan imbas terhadap otonomi sekolah sebagai sub sistem pendidikan nasional mengharuskan pemerintah melakukan rekontruksi kebijakan dalam upayamengontrol peningkatan mutu, efisiensi dan relefansi pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan, upaya-upaya tersebut tercermin dalam tindakan berikut: 1. Upaya peningkatan mutu dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional. Standar kompetensi yang memungkinkan adanya perbedaan antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal, normal dan unggulan.